Pekanbaru Pada Selasa (26/5/2026), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau secara virtual mengikuti kegiatan Pengarahan dan Penguatan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi pada Satuan Kerja Keimigrasian Tahun Anggaran 2026.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Junior Manerep Sigalingging, bersama jajaran. Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi, didampingi oleh Kepala Bagian Umum Ditjenim, Yuni Santi Nurani.
"Pengelolaan BMN, termasuk pekerjaan konstruksi, harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Hal ini menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan keimigrasian yang optimal bagi masyarakat," Sandi Andaryadi.
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menciptakan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya yang berkaitan dengan standardisasi gedung bangunan dan pengelolaan pekerjaan konstruksi pada satuan kerja keimigrasian. Dalam pengarahan, ditegaskan bahwa pengelolaan BMN harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan regulasi agar dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas keimigrasian.
Penguatan kegiatan konstruksi juga diarahkan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar setiap pembangunan gedung keimigrasian memenuhi standar kualitas, keamanan, dan fungsionalitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun mampu mendukung pelayanan publik yang optimal, sekaligus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Kanwil Ditjenim Riau untuk memperkuat kapasitas pengelolaan BMN dan memastikan bahwa setiap pekerjaan konstruksi berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Dengan adanya pengarahan dan penguatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja keimigrasian dapat lebih siap dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik, mendukung reformasi birokrasi, serta memperkuat peran imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
