JAKARTA — Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) dalam menginisiasi “Pagar Digital” guna pengawasan keimigrasian di perbatasan. Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai rapat pembahasan bersama perwakilan ITB pada Selasa, (30/06/2026) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” tutur Hendarsam.

“Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi “Pagar Digital”, sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” lanjutnya.

Lebih lanjut Hendarsam menambahkan “Dari jumlah tersebut (3.111 km), hanya tersedia 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas,”

Berdasarkan data perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, volume pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Namun demikian, tantangan sesungguhnya adalah mengawasi pelintas ilegal di jalur-jalur tikus di sepanjang garis perbatasan. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel di area konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas batas seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.

“Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” papar Hendarsam.

Untuk itu, Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone ini dirancang untuk beroperasi nonstop 24 jam pada garis perbatasan dengan memanfaatkan pasokan daya dari panel surya (solar panel).

Sistem pengawasan udara ini akan mengombinasikan dua tipe drone yang bekerja dalam satu kesatuan, yaitu Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang dapat terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan perimeter jarak jauh; serta Drone Mantis, yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek begitu drone HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan. Sebelumnya teknologi ini telah diimplementasikan di sektor agrikultur dengan hasil yang memuaskan.

“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” tambah Hendarsam yang menegaskan bahwa hal ini menjadi keunggulan dari sistem kolaborasi ini.

"Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak," papar Hendarsam.

Sebagai rencana jangka panjang, program Pagar Digital ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.

"Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," tutupnya.

Pekanbaru – Menjelang berakhirnya triwulan kedua, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau terus memacu kedisiplinan administratif jajarannya. Melalui sambungan tatap muka virtual, Jumat (19/6/2026), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Junior Manerep Sigalingging, memberikan pengarahan mendesak kepada seluruh jajaran Kanwil—termasuk yang sedang melaksanakan skema Work From Home (WFH) serta para jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Riau.

Instruksi utama dalam pengarahan tersebut berfokus pada tenggat waktu pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi (RB) periode B06 (Bulan Juni) dan dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Selain itu, Junior juga menginstruksikan satuan kerja untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap catatan verifikator pada data dukung periode B03 sebelumnya.

"Pemberlakuan WFH bukan alasan untuk menunda pekerjaan, justru ini adalah ujian bagi tanggung jawab administratif kita. Pemenuhan data dukung RB dan PEKPPP ini adalah bukti otentik bahwa kita bekerja terukur. Jangan sampai pelayanan sudah luar biasa, tetapi secara data di atas kertas kita dinilai buruk," tegas Junior memompa keseriusan jajarannya.

Melalui pemantauan progres secara real-time ini, Imigrasi Riau menargetkan seluruh dokumen laporan dapat terunggah seratus persen sebelum batas akhir sistem ditutup. Kepatuhan pelaporan ini dikawal ketat demi satu tujuan mutlak, yaitu memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Riau semakin 'PRIMA'.

BAGANSIAPIAPI – Langkah konkret menuju modernisasi fasilitas pelayanan keimigrasian di Kabupaten Rokan Hilir mulai membuahkan hasil. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Junior Manerep Sigalingging, secara langsung menyaksikan Rapat Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Perencanaan Renovasi dan Perluasan Gedung pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi, Kamis (18/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Junior menyoroti kondisi fisik bangunan Kanim Bagansiapiapi saat ini yang dinilai sudah cukup tua dan tidak lagi representatif untuk melayani masyarakat. Atas dasar urgensi tersebut, kementerian mengalokasikan anggaran di mana tahun 2026 memasuki tahapan desain perencanaan konstruksi, dan eksekusi pembangunan fisiknya dijadwalkan pada tahun 2027 mendatang.

"Mari kita doakan bersama agar rencana besar ini berjalan dengan lancar. Saya menegaskan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik konsultan perencana maupun jajaran internal, agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas. Jangan ada penyimpangan sekecil apa pun dalam proyek ini," ucap Junior memberikan penekanan ketat.

Proyek perluasan ini membawa harapan besar bagi masyarakat di pesisir Riau untuk mendapatkan fasilitas publik yang jauh lebih nyaman dan modern. Kanwil Imigrasi Riau optimistis, berdirinya gedung baru kelak akan berbanding lurus dengan peningkatkan mutu pelaksanaan tugas serta kenyamanan layanan keimigrasian di Bagansiapiapi.

Bagansiapiapi – Konsistensi penguatan nilai-nilai integritas terus dipacu oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau dengan menggelar kegiatan Internalisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi, Kamis (18/6/2026). Kehadiran tim wilayah ke Kabupaten Rokan Hilir ini ditujukan untuk merapatkan barisan pegawai agar tidak berkompromi dengan penyalahgunaan wewenang.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Junior Manerep Sigalingging, memimpin langsung jalannya internalisasi di hadapan seluruh jajaran Kanim Bagansiapiapi. Junior mengingatkan bahwa celah pelanggaran sering kali tidak datang dari luar, melainkan dari benturan antara kepentingan dinas dengan relasi pribadi, keluarga, maupun dorongan gratifikasi.

"Konflik kepentingan adalah musuh dalam selimut yang bisa menghancurkan reputasi kantor ini dalam sekejap. Jangan pernah memberikan perlakuan istimewa kepada pemohon paspor hanya karena alasan kedekatan personal. Begitu SOP dilanggar demi kepentingan pribadi, di saat itulah integritas kita mati," tegas Junior memberikan ultimatum di hadapan para peserta.

Pihak Kanwil mengapresiasi komitmen jajaran Kanim Bagansiapiapi yang secara terbuka mendiskusikan titik-titik rawan di wilayah kerjanya. Dari pembekalan ini, seluruh pegawai ditargetkan mampu memetakan mitigasi risiko secara mandiri demi menjaga kualitas pelayanan publik yang adil dan tanpa diskriminasi.

Pekanbaru – Dalam rangka mendorong terciptanya aparatur birokrasi yang unggul dan profesional, jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau mengikuti kegiatan Sosialisasi Layanan Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK Bangkom) secara virtual, Rabu (17/6/2026). Dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Junior Manerep Sigalingging, kegiatan ini diikuti secara seksama oleh jajaran pengelola kepegawaian Kanwil hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sistem PK Bangkom diperkenalkan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih terstruktur, terukur, dan berbasis pada kebutuhan nyata organisasi. Melalui platform ini, setiap satuan kerja diberikan ruang kerja digital untuk merencanakan serta mengajukan program pelatihan pegawai secara efektif sesuai standar kompetensi jabatannya.

"Pengembangan kapasitas pegawai tidak boleh lagi dilakukan secara acak atau sekadar menggugurkan kewajiban. Melalui pemahaman terhadap alur PK Bangkom ini, kita bisa memetakan secara akurat pelatihan apa yang paling mendesak dibutuhkan oleh para petugas di lapangan maupun di loket pelayanan," jelas Junior menanggapi urgensi sistem tersebut.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh penjelasan teknis terkait mekanisme layanan, mulai dari alur pengajuan, persyaratan administrasi, hingga proses verifikasi persetujuan. Sosialisasi ini menjadi modal penting bagi Imigrasi Riau dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penataan SDM aparatur yang lebih terarah dan tepat sasaran.