Pekanbaru – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung iklim investasi di Provinsi Riau. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Komite Intelijen Daerah Provinsi Riau yang digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru pada Kamis (23/4/2026) dengan tema Potensi Kerawanan Jelang Hari Buruh (May Day) dan Perkembangan Situasi Menonjol di Provinsi Riau. “Imigrasi berkomitmen mendukung program pemerintah, khususnya dalam memberikan kemudahan bagi investor yang masuk ke Indonesia, terutama di Provinsi Riau, dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku serta bertindak tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan aturan keimigrasian,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Junior Manerep Sigalingging, mewakili Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Riau, Agung Prianto.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi vertikal yang tergabung dalam Komite Intelijen Daerah Provinsi Riau guna membahas potensi dinamika keamanan menjelang peringatan Hari Buruh serta perkembangan isu strategis yang tengah terjadi di wilayah Riau.
Dalam forum tersebut, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau menekankan pentingnya keseimbangan antara kemudahan investasi dan pengawasan keimigrasian. Menurutnya, masuknya investor asing harus didukung melalui pelayanan keimigrasian yang cepat dan profesional, namun tetap harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi pelanggaran izin tinggal maupun penyalahgunaan dokumen keimigrasian.
Selain membahas isu investasi, rapat juga menjadi wadah koordinasi antarinstansi dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang May Day. Sinergi antar lembaga dinilai penting untuk memastikan situasi di Provinsi Riau tetap kondusif.
Melalui partisipasi aktif dalam rapat tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah, menjaga stabilitas daerah, serta memastikan pelayanan dan pengawasan keimigrasian berjalan secara optimal.
