Pekanbaru – Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau mengikuti pengarahan penting dari Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, secara virtual pada Senin (6/4/2026). Pengarahan ini bukan sekadar rapat rutin, melainkan momentum penegasan peran imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa, sekaligus peringatan keras tanpa kompromi terhadap segala bentuk praktik penyimpangan di tubuh instansi. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Riau, Agung Prianto, didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Junior Manerep Sigalingging, beserta seluruh jajarannya tampak saksama mendengarkan arahan tersebut. Pertemuan virtual ini mengusung agenda besar penguatan tugas dan fungsi keimigrasian, dengan semangat untuk menegakkan kedaulatan, mewujudkan pelayanan prima, serta mendorong reformasi birokrasi yang nyata.
Dalam arahannya, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko meminta seluruh petugas untuk mengubah paradigma dalam menjalankan tugas. "Imigrasi bukan sekadar urusan paspor atau dokumen perjalanan," tegas Hendarsam. Ia mengingatkan bahwa petugas imigrasi memikul tanggung jawab besar sebagai filter pertama kedaulatan negara. Lebih dari itu, Imigrasi adalah instrumen strategis negara dalam mengelola lalu lintas orang yang berpegang teguh pada prinsip DNA Selective Policy.
Guna mewujudkan visi "Imigrasi untuk Rakyat", Hendarsam menuntut adanya revolusi dalam pelayanan publik dengan prosedur yang lebih ringkas. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk membenahi antrean, mengurangi hambatan, dan menyederhanakan proses pelayanan. "Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang cepat, jelas, dan manusiawi," ujarnya memaparkan visi pelayanan. Menurutnya, setiap layanan keimigrasian adalah cerminan langsung kehadiran negara dalam melayani masyarakatnya. Oleh karena itu, Imigrasi tidak hanya dituntut untuk sekadar melayani, tetapi juga harus terasa hadir dan melibatkan masyarakat secara langsung.
Bagian paling menohok dari pengarahan tersebut adalah ultimatum ketat terkait integritas dan profesionalitas aparat. Menyoroti dinamika yang terjadi belakangan ini, Hendarsam tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelanggaran. "Menyikapi berbagai kejadian belakangan ini yang mencoreng nama baik institusi dan bahkan mempermalukan wajah Indonesia di mata dunia internasional, kita tegaskan bersama: STOP PUNGLI," seru Hendarsam dengan tegas. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi utama sebuah institusi yang, sekali rusak, akan sangat sulit untuk dipulihkan. "Tidak ada satu pun insan Imigrasi yang boleh mencederai kepercayaan masyarakat," tambahnya. Ia juga memastikan bahwa institusi tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyimpangan dalam bentuk apa pun.
Selain fokus pada integritas dan pelayanan, Dirjen Imigrasi juga menyoroti peran strategis instansi di tingkat daerah. Imigrasi diharapkan tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga mampu menjadi fasilitator ekonomi yang andal dengan membangun kolaborasi bersama para stakeholders tanpa mengorbankan asas selektivitas. Secara strategis, imigrasi harus mampu menjadi magnet untuk menarik talenta global sekaligus mendukung iklim investasi.
